Panitia Pilkades Halsel Terancam Dibui

Diduga
pihak panitia kabupaten dan desa sengaja meloloskan keduanya karena
untuk memuluskan kepentingan Pilgug 2018 mendatang. Kasus ini baru
terbongkar setelah muncul sengketa hasil Pilkades yang di menangkan
Jafar Umar.
Sekretaris
Komisi I, DPRD Halsel Bunyamin Hi. Daud, kepada sejumlah wartawan
kemarin (23/11), mengaku telah menerima laporan dari masyarakat bahwa
kedua calon kades Senga Baru yang bertarung pada pilkades tanggal 12
November lalu, ternyata ilegal. Sebab hanya mengunakan Ijasah SD.
Padahal sesuai ketentuan syarat calon kades harus minimal tamatan
sekolah SMP bukan SD.
“Jadi
diduga ada kompromi yang dilakukan panitia pilkades dengan kedua calon
kades sehingga keduanya hanya memiliki ijazah SD tapi diloloskan ikut
pilkades hingga salah satunya terpilih sebagai kades.” ujar anggota DPRD
dari PDIP itu.
Sekretaris
fraksi PNI itu meminta agar hasil pilkades Senga Baru dibatalkan dan
kedua calon di diskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan
pencalonan sebagaimana di atur dalam UU dan Perda. DPRD melalui komisi I
kata Benyamin, akan segera memanggil panitia kabupaten dan desa untuk
dimintai keterangan sekaligus meminta seluruh bukti dokumen administrasi
kedua calon.
“Kita
minta supaya hasil pilkades Senga Baru dibatalkan karena dianggap
illegal,”t andasnya. Hal yang sama juga sampaikan wakil ketua komisi I,
Abdurrahman Hamzah. Menurutnya apa yang terjadi di desa Senga Baru
merupakan kasus besar yang harus di sikapi dengan serius karena kasus
ini sudah masuk tindakan pidana yang dilakukan panitia kabupaten dan
desa. Dikatakan politisi Nasdem itu, mestinya pihak yang memiliki tugas
dan kewenagan melakukan verifikasi calon kades harus tahu sejak awal,
tapi ternyata mereka diamkan bahkan sengaja menutupinya. “Mereka
(panitia, red) sudah tahu kalau kedua calon kades tidak memenuhi syarat
kenapa di loloskan. ini ada apa. Kami akan segera panggil panitia untuk
dimintai pertanggungjawaban," tegasnya. (one)
Post a Comment